Pasca disahkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh DPR pada 5 Oktober 2020, Peta perizinan Indonesia dipastikan berubah. Salah satunya dengan perubahan model berbasis izin biasa (Licensed Approach) menjadi perizinan berbasis risiko (Risk-based Licensing). Ketentuan ini diatur pada pasal 6-12 dalam UU Cipta Kerja.

Dalam UU tersebut tingkat Risiko dibagi menjadi tiga, yaitu: rendah, menengah dan tinggi. Tingkat risiko sebuah usaha akan mempengaruhi perizinan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Penentuan risiko dan pemeringkatan risiko beserta penerapan aturannya di lapangan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, pejabat pelaksana dalam urusan perizinan mesti mengakselerasi tingkat pemahaman dan pengaplikasian Manajemen Risiko dalam Perizinan Berusaha.

GreatEdu bersama SDG Learning mencoba menghadirkan Workshop Online yang akan membedah "Antisipasi Penerapan Perizinan Berbasis Risiko dalam UU Cipta Kerja: Tantangan dan Persiapan" bersama Pakar Manajemen Risiko, Ir.Jerry Marmen, PhD.

Syarat & Ketentuan